Hasil Investigasi DPRK Pidie
SIGLI - Panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, yang melakukan investigasi setoran retribusi di lapangan, menemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat. Ternyata, setoran retribusi SKPD ke kas Pandapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanyak yang disetor oleh penyewa lapak.
SIGLI - Panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, yang melakukan investigasi setoran retribusi di lapangan, menemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat. Ternyata, setoran retribusi SKPD ke kas Pandapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanyak yang disetor oleh penyewa lapak.
"Wajar saja sejak bertahun-tahun PAD kita tidak mencapai target akibat ulah para SKPD nakal yang membolos menyetor pajak retribusi ke kantong PAD kita," sebut Anwar Husein, salah seorang anggota panitia anggaran DPRK Pidie kepada Serambi, Kamis (10/12) di sela-sela pembahasan Kebijakan Anggaran Umum (KUA) tahun 2010.
Menurut politisi dari Partai Aceh (PA) ini, kebocoran tersebut terungkap manakala pihaknya melakukan investigasi pada setoran pajak dari sektor parkir di pusat perbelanjaan kota Beureunuen, Kecamatan Mutiara, Pidie.
Berdasar investigasi tersebut ditemukan pihak SKPD hanya menyetor retribusi Rp 2 juta setahun. "Padahal saat kita telusuri angka penyetoran dari pihak penyewa lapak, mereka menyetor setiap bulan Rp 5 juta, dan ini ada bukti kwitansinya," jelas Anwar.
Mendapat temuan semacam ini, kata Anwar, pihaknya dalam waktu dekat akan merevisi kembali qanun pelaksanaan retribusi pajak dari berbagai SKPD agar dirasionalkan kembali. "Jika tidak, pasti PAD kita saban tahun tidak mencapai target. Seperti halnya, dengan target PAD tahun 2009 Rp 16,317 miliar tapi baru Rp 14 miliar yang dicapai artinya sampai akhir tahun baru 80 % yang dicapai, maka wajar saja pembangunan yang diharapkan jauh panggang dari api," ujarnya.
Sebenarnya, sambung Anwar, masih banyak lagi persoalan setoran retribusi pada SKPD yang sampai kini diduga juga melakukan praktik yang sama. "Cuma belum kita lakukan melakukan investigasi," tukasnya.(c43)
Menurut politisi dari Partai Aceh (PA) ini, kebocoran tersebut terungkap manakala pihaknya melakukan investigasi pada setoran pajak dari sektor parkir di pusat perbelanjaan kota Beureunuen, Kecamatan Mutiara, Pidie.
Berdasar investigasi tersebut ditemukan pihak SKPD hanya menyetor retribusi Rp 2 juta setahun. "Padahal saat kita telusuri angka penyetoran dari pihak penyewa lapak, mereka menyetor setiap bulan Rp 5 juta, dan ini ada bukti kwitansinya," jelas Anwar.
Mendapat temuan semacam ini, kata Anwar, pihaknya dalam waktu dekat akan merevisi kembali qanun pelaksanaan retribusi pajak dari berbagai SKPD agar dirasionalkan kembali. "Jika tidak, pasti PAD kita saban tahun tidak mencapai target. Seperti halnya, dengan target PAD tahun 2009 Rp 16,317 miliar tapi baru Rp 14 miliar yang dicapai artinya sampai akhir tahun baru 80 % yang dicapai, maka wajar saja pembangunan yang diharapkan jauh panggang dari api," ujarnya.
Sebenarnya, sambung Anwar, masih banyak lagi persoalan setoran retribusi pada SKPD yang sampai kini diduga juga melakukan praktik yang sama. "Cuma belum kita lakukan melakukan investigasi," tukasnya.(c43)
