Sardjani: Pendukung Irwandi Ingin Proyek

Sarjani (ketiga dari kiri) diantara Muzakir Manaf (kiri) dan Zaini Abdullah (belakang) | Foto : internet

KISRUH soal dukung mendukung calon gubernur di tubuh mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semakin menyeruak ke permukaan. Partai Aceh sebagai representasi kekuatan mantan GAM di kancah politik, telah memutuskan mencalonkan dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.
Di sisi lain, Gubernur Irwandi Yusuf, yang juga merupakan kader Partai Aceh, menyatakan maju melalui jalur independen. Itu diumumkannya setelah dirinya tak dipinang Partai Aceh. Irwandi mengklaim mendapatkan suara mayoritas dari mantan GAM di lapangan. Pidie yang merupakan basis gerakan, juga diklaim lumbung suara Irwandi.
Tentangan keras terhadap Irwandi justru datang dari Pidie. Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie, Sardjani Abdullah, malah terang-terangan meminta agar Irwandi tidak mencalonkan diri lagi sebagai gubernur. Ia menilai pemerintahan Aceh yang dikomandoi Irwandi gagal dalam memperjuangkan hak-hak, terutama soal kewenangan antara Aceh dan Pemerintah Indonesia.
“Lebih baik Irwandi nggak usah ikut mencalonkan diri lah,” kata Sardjani dalam sebuah perbincangan dengan Fakhrurradzie Gade dan Riza Nasser, wartawan The Atjeh Post, di Sigli, Ahad (6/3), lalu.
Di mata Sardjani, mantan anggota GAM yang menginginkan Irwandi maju dalam pemilihan umum kepala daerah akhir tahun ini, hanyalah mereka yang ingin meraup kepentingan politik dan ekonomi semata. “Cuma beberapa orang yang ingin menghabiskan uang Irwandi saja yang mendukung dia,” ujarnya ketus.
Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana sikap wilayah Pidie terhadap keputusan Partai Aceh, yang mencalonkan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf dalam Pemilukada nanti?
Dukungan mengarah kepada beliau. Kami tetap kepada paket Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf. Itu paket yang diusung oleh Partai Aceh.

Kabarnya mantan GAM di lapangan menolak pencalonan itu? Apa benar?
Itu isu politik. Masyarakat Aceh, terutama Partai Aceh, mendukung Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf. PA berkomitmen untuk tidak mencalonkan yang lain selain paket Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf. Itu keputusan final. Bahwa ada Irwandi mengembangkan berbagai isu, terserah sama dia. Yang jelas, kita komit dengan paket Zaini Abdullah dan Muzakkir. Tidak akan pernah berubah lagi. Itu sudah keputusan final.
Bagaimana dengan dukungan lapangan, akankah ini terbelah?
Pidie berkomitmen semua. Kita sudah konsolidasi ke lapangan  untuk mendukung pasangan Zaini dan Muzakkir. Ada isu pasangan ini masih belum final, itu hanya isu bohong. Itu sudah final dan tidak mungkin berubah lagi.
Kenapa PA mengusung Zani dan Muzakkir?
Partai Aceh kan salah satu partai lokal yang lahir setelah MoU Helsinki. Jadi untuk kita lanjutkan MoU Helsinki yang telah disepakati, menurut pendapat kami, tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan masalah Aceh dengan Indonesia, kecuali orang yang terlibat dengan penandatanganan MoU Helsinki. Orang lain, kalau ingin jabatan ya. Menurut kami, orang yang bisa menyelesaikan masalah Aceh adalah orang yang langsung terlibat dalam perundingan Helsinki.
Apakah pencalonan ini atas perintah Malik Mahmud?
Ini keputusan bersama. Tidak ada paksaan dari siapa pun. Kalau ada beberapa orang dari KPA yang tidak mendukung, itu pilihan personal. Itu terserah dia. PA sudah komitmen untuk mencalonkan orang ini. Apalagi Ketua PA sekarang ini kan Muzakir Manaf, itu sah-sah saja dia mengambil keputusan. Kalau ada yang tidak mendukung, itu terserah lah. Kami berkomitmen dengan apa yang telah kita sepakati bersama.
KPA tidak pecah, cuma ada beberapa orang yang tidak sependapat, seperti Saiful dari Bireuen. Ada juga yang lain. Itu hanya pendapat pribadi yang tidak mendukung terhadap kandidat ini, karena dia punya kepentingan lain, yang kita tidak dapat  menjelaskan apa kepentingan itu.
Zaini Abdullah lama tinggal di luar negeri. Dia dinilai secara emosional kurang dekat dengan masyarakat Aceh. Komentar Anda?
Yang perlu diselesaikan bukan  masalah dengan masyarakat, tapi masalah politik, kewenangan antara Pusat dengan Aceh. Wewenang di sektor publik, kecuali enam hal (seperti agama, pertahanan, moneter, kebijakan luar negeri) itu adalah hak Pusat. Sekarang sudah empat tahun Irwandi, apa pun belum nampak wewenang antara Aceh dan Indonesia. Jadi wajar bagi kami untuk tidak lagi memberi kepercayaan pada Irwandi, karena tidak pernah  melakukan hal-hal untuk kepentingan politik Aceh.
Jadi menurut Anda pemerintahan Irwandi-Nazar gagal?
Iya, kami menilai gagal. Indikasi gagal, kami kurang tahu. Tapi salah satunya, dia tidak bisa memperjuangkan pemisahan kewenangan Aceh dengan Pusat.
Apa yang Anda harapkan dari Irwandi, sehingga dikatakan gagal?
Pemerintah Aceh dan Indonesia yang sekarang ini seharusnya meluruskan apa yang telah disepakati di Helsinki. Terutama kewenangan antara Pusat dan Aceh. Seharusnya Aceh tidak perlu lagi PP (Peraturan Pemerintah), Permen (Peraturan Menteri), qanun, dan peraturan lain. Sampai sekarang, semua UU yang ada terhadap Aceh masih ketergantungan dengan Pusat. Sepengetahuan kami, hanya beberapa masalah saja yang masih bergantung dengan Pusat. Yang lain adalah wewenang langsung di Pemerintah Aceh. Dari itulah kita katakan Irwandi gagal.

Sarjani | Foto : Zulkarnaini Muchtar

Permen dan PP itu kan disepakti di UU Pemerintahan Aceh?
UU Pemerintahan Aceh bertentangan dengan MoU yang telah disepakati. Dalam MoU disebutkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan Aceh, Indonesia harus memberitahukan pada Aceh. Jadi Pusat tidak boleh ambil keputusan apabila tidak disepakati oleh Pemerintah Aceh dan legislatif Aceh. Yang sekarang, seperti membuka jalur calon independen. Itu bertentangan dengan MoU Helsinki.
Partai Aceh bisa protes, karena mendominasi legislatif?
DPR itu kan merumuskan. Yang usulkan tetap pemerintah Irwandi. Yang rumus UU adalah DPR. Masalah (protes) ini wewenang Banda Aceh (DPP Partai Aceh).
Kalau ada anggota KPA (Komite Peralihan Aceh) dan kader Partai Aceh yang mendukung Irwandi, bagaimana?
Tetap Zaini dan Muzakir Manaf (yang paling berpeluang menang). Kalau jadi satu paket lagi, Irwandi, itu hanya keinginan beberapa orang saja. Bukan keinginan anggota partai. Lebih baik Irwandi nggak usah ikut mencalonkan diri lah.
Jika nanti Irwandi yang menang, apakah Partai Aceh akan menjadi oposisi?
Belum ke arah sana.
Dua kubu dalam Pemilukada ini seperti mengulang pengalaman Pilkada 2006 lalu. Kekuatan GAM terbelah. Bagaimana Anda melihat dukungan terbelah ini?
Pada Pilkada 2006 lalu sama-sama melalui jalur Independen. MoU Helsinki turunannya partai lokal. Jadi sekarang partai lokal hanya Partai Aceh yang dominan. Kalau Irwandi berbalik ke partai lain, bukan turunan dari MoU, bukan Partai Aceh. Kalau mencalonkan diri dari independen, memang dia orang independen, bukan Partai Aceh. Bukan keinginan PA, GAM, atau KPA. Itu keinginan pribadi. Siapa yang dukung dia, sudah  pasti orang-orang yang dekat dengan dia lah, Yang bisa bekerjasama, yang sudah banyak ambil keuntungan dari Irwandi.
Secara matematis, siapa yang paling berpeluang antara Irwandi dan Zaini?
Kalkulasinya, di mana-mana wilayah/kabupaten, kurang mendukung Irwandi. Cuma beberapa orang yang ingin menghabiskan uang Irwandi saja yang mendukung dia. Apalagi proyek 2011 kan belum ditender, kalau  nanti udah menang tender proyek, mungkin mereka balik lagi ke Partai Aceh. |

dikutip dari : http://www.atjehpost.com

Rp 150 Miliar untuk Atasi Abrasi di Pidie

SIGLI - Pascabencana tsunami 26 Desember 2006 lalu hampir seluruh pinggiran pantai dan tepian sungai di seluruh Kabupaten Pidie mengalami kerusakan. Dan dua tahun terakhir kondisi paling parah adalah pantai Genteng Timur dan Barat, Kecamatan Batee dan Ujong Pie, Kecamatan Laweueng, Muara Tiga. Tahun 2011 Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengusulkan dana ke pusat sebesar Rp 150 miliar untuk mengatasi abrasi pantai tersebut. “Pasca tsunami seluruh sungai dan pantai di Pidie mengalami kerusakan sehingga banyak sekali item yang perlu diperbaiki. Untuk ini kami telah mengusulkan dana sekitar Rp 150 miliar untuk mengatasi abrasi di sejumlah titik di Pidie,” ujar Ir Tarmizi, Sekretaris Dinas SDA Kabupaten Pidie, kepada Serambi di kantornya, Sabtu (29/1). Usulan dana itu, sebutnya, telah disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) Jakarta. “Kita berharap dapat disetujui mengingat kondisi abrasi kian parah sekarang di seluruh sungai di Pidie. Kita berharap kesiapan dan kesabaran dari masyarakat terutama yang tinggal di pinggir sungai dan laut,” terang Tarmizi. Dana sebesar Rp 150 miliar tersebut, katanya, akan digunakan untuk pembangunann tanggul pemecah ombak di pantai Genteng Timur dan Genteng Barat sebesar Rp 17 miliar. Untuk tanggul di pantai Ujong Pie diperkirakan menelan dana sekitar Rp 15 miliar. “Ujong Pie juga sangat parah telah mengancam ratusan penduduk nelayan bermukim sekitar pantai,’” tuturnya. Selain itu, terkait kunjungan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar ke Genteng pada Jumat (28/1), jika Pemerintah Provinsi juga membantu mengalokasikan dana sharing dari APBA, maka pembangunan tanggul pemecah ombak di Pidie akan segera bisa diwujudkan. “Bisa jadi taksiran kita sampai Rp 17 miliar, dengan volume sepanjang pemukiman penduduk setempat. Kalau ada dana sharing dari provinsi dipastikan dapat membantu lagi ke pembuatan infrastruktuk lain,” ujar Tarmizi. Ia mengatakan, pada dasarnya, terkait kondisi di Genteng sudah pernah diusulkan oleh Dinas SDA Pidie dalam plot anggaran tahun 2010. namun belum disikapi. “Kita berharap dalam tahun 2011 ini bisa disahuti pusat. Karena saat ini penanganan sementara sulit dilakukan kondisi abrasi di Genteng memang sudah cukup parah, maka kita harap masyarakat bersabar,” katanya. Di satu sisi, lokasi Genteng dinilai tidak layak lagi sebagai permukiman penduduk. Cuma untuk merelokasi penduduk di sana perlu koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah kabupaten setempat. “Ini berpulang kepada masyarakat itu sendiri, apa mereka mau? Barulah kemudian pemerintah mencarikan tempat,” pungkas Tarmizi.(aya) (dikutip dari serambinews)

TNI TERLIBAT ILEGAL LOGGING DITINDAK

REDELONG - Dandim 0106 akan tindak sesuai hukum jika ada anggotanya yang melanggar, apalagi jika ada aparatTentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) itu melakukan tujuh pelanggaran berat. ”Saya akan tindak jika ada anggota TNI-AD yang melakukan kesalahan berat sesuai aturan dan hukum yang ada dan yang sudah ditetapkan,” kata Komandan Kodim 0106, Letkol Sarwoyadi, pagi ini. Ditanya mengenai kegiatan pembalakan liar (illegal logging), Sarwoyadi menjawab tegas, jika ada anggota saya yang terlibat melakukan pembalakkan liar, sesuai hukum itu juga akan ditindak, itupun tetap melalui mekanisme hukum yang sudah ada di jajaran TNI-AD. Dirincikan, tujuh pelanggaran berat yang telah di tetapkan bagi anggota TNI-AD yang tidak bisa ditawar lagi dan pasti anggota tersebut akan dikenakan sanksi, yang pertama penyalahgunaan amunisi dan bahan peledak. Selanjutnya penyalahgunaan narkoba, disersi dan insubbordinasi, perkelahian, asusila terutama keluarga besar tentara, perampokan, pencurian, penipuan dan illegal logging serta illegal maning. Berkaitan dengan illegal logging, Sarwoyadi berharap kepada masyarakat agar menjaga daerah masing-masing. ”Masyarakat saya harapkan agar bisa menjaga daerahnya, jika melihat pembalakan liar tolong ditangkap dan serahkan kepada aparat penegak hukum,” sebutnya. Maksud Dandim ini, aparat dan masyarakat harus bisa bekerja sama dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan siapapun. ”Masyarakat tidak perlu takut, kalau anggota saya tertangkap dan melanggar, maka akan diproses,” katanya. (dikutip dari harian waspada)