Perempuan Pidie Dapat Rp 7,3 M Dana Otsus 2011

Dewan Harap Tepat Sasaran Pidie SIGLI - Sebesar Rp 7,3 miliar anggaran otonomi khusus (otsus) tahun 2011 akan digulirkan untuk permodalam kelompok perempuan di Kabupaten Pidie. Setiap gampong akan mendapat Rp 10 juta (730 gampong). Dana ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Kepala Badan Kesejehteraan Sejehtara Pemberdayaan Perempuan (BKSPP) Kabupaten Pidie, Ir Afneaty kepada Serambi, Selasa (14/12) mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan pengumpulan data melalui camat setempat. “Ada empat Kecamatan yakni Tangse, Pidie, Mila, dan Kota Sigli belum menyerahkan data,” ujarnya. Menurut Afni, kategori perempuan mendapatkan bantuan ini antara lain janda (suami meninggal, cerai), perempuan sebagai tulang punggung keluarga (suami sakit, ditinggal suami atau hilang). Ketiga perempuan belum berkeluarga sebagai pencari nafkah untuk membiaya keluarganya. Sementara itu, masing-masing desa nantinya akan dikoordinir melalui kelompok kaum perempuan. “Jadi bantuan bergulir ini diberikan untuk kelompok di gampong tersebut. Berdasarkan usulan dari camat setempat. Tiap gampong dikucurkan sebesar Rp 10 juta,” katanya. Dikatakan, bantuan modal usaha ini sifatnya bergulir dimana nantinya pengembalian modal ke kas kelompok masing-masing. “Mekanisme bantuan nantinya akan dikirim langsung dari provinsi ke masing-masing rekening kelompok. Kita BKSPP hanyalah menjembati data saja,” kata Afneaty. Terkait kapan bantuan akan digulirkan, hingga kini BKSPP belum dapat menjelaskan karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan provinsi. Lagi pula sampai kini masih ada empat kecamatan lagi belum menyerahkan data sehingga laporan ke provinsi masih tertahan. Tepat sasaran Secara terpisah, Anggota Komisi E DPRK Pidie, Hj Nurma megatakan, bantuan untuk kaum perempuan kiranya dapat disalurkan tepat sasaran jangan salah. “Karena kondisi masyarakat di Pidie saat ini sangat riskan. Dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru jika tidak tepat sasaran,” katanya. Oleh sebab itu, keuchik yang merupakan pemerintahan terkecil kiranya dapat mengusulkan nama kelompok perempuan itu dengan kondisi nyata tidak mengada-ngada. “Buatlah usulan yang sebenarnya jangan pilih kasih dan KKN yang dapat merugikan kaum perempuan yang seharusnya berhak dibantu,” ujar Hj Nurma. Sebagai contoh, bantuan PKH yang disalurkan di salah satu kecamatan di Pidie menimbulkan korban jiwa akibat tidak setujunya salah satu warga yang tidak mendapat bantuan. “Kita harapkan bantuan untuk kaum perempuan sebesar Rp 10 juta per gampong ini tidak menimbulkan kecemburuan dan persoalan baru,” harap Hj Nurma.(aya) sumber:serambinews